Kegiatan Pappiptek

Pusat Penelitian Perkembangan Iptek – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPPIPTEK-LIPI) yang mempunyai visi menjadi pusat penelitian riset kebijakan dan manajemen iptekin yang handal di Indonesia, terus berkomitmen mendorong berkembangnya disiplin ilmu dan area riset kebijakan dan manajemen iptekin di Indonesia. Kegiatan ini adalah upaya untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, salah satu kegiatan tersebut adalah advokasi policy brief.

Policy brief yang pertama adalah Mendorong  Peningkatan  Kapasitas  Tenaga  Ahli  Lokal Melalui  Alih  Pengetahuan  Dari  Tenaga  Ahli  Asing. Policy brief  ini  merupakan  hasil  dari  kegiatan  penelitian  PAPPIPTEK  LIPI Tahun  2017  yang  berjudul  Knowledge  Transfer  dari  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk Meningkatkan  Kapasitas  Tenaga  Kerja  Lokal.Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada era  knowledge-based  economy  (KBE)  seperti  saat  ini,  inovasi merupakan  hal  yang  mutlak  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  daya  saing. Untuk  dapat  berinovasi,  perusahaan  membutuhkan  knowledge  yang dapat  berasal  dari  pihak  internal,  eksternal,  maupun  kombinasi keduanya.  Salah  satu  sumber  knowledge  eksternal  yang  penting  namun belum  banyak  dikaji  di  Indonesia  adalah  ekspatriat  atau  Tenaga  Kerja Asing  (TKA).  Tujuan  penggunaan  TKA  di  Indonesia  salah  satunya  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  terampil  atau  profesional  di bidang  tertentu  yang  belum  dapat  diisi  oleh  tenaga  kerja  Indonesia. Untuk  itu,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  untuk mempermudah  proses  alih  teknologi  dan  pengetahuan  melalui  TKA  yang berkemampuan  khusus  dan  dalam  rangka  meningkatkan  inovasi industri.  Namun  demikian,  masih  terdapat  pro-kontra  apakah  kebijakan pemerintah  sudah  efektif  atau  justru  akan  semakin  mengurangi kesempatan  kerja  tenaga  kerja  lokal  (TKL).  Oleh  karenanya,  perlu diketahui  bagaimana  sebenarnya  proses  knowledge  transfer  (KT)  yang terjadi  antara  TKA  dan  TKL.  Knowledge Transer  dari  TKA  dapat  meningkatkan  kapasitas  TKL,  dengan  knowledge  yang ditransfer  oleh  TKA  kepada  TKL  adalah  knowledge  yang  membentuk production  capability.  Namun  demikian,  terdapat  beberapa  kasus  ketika TKL  dapat  memanfaatkan  knowledge  dari  TKA  untuk  membangun innovation  capability  yang  dimilikinya  dengan  melakukan  technological learning.  Selain  berperan  sebagai  sumber  knowledge  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan,  keberadaan  TKA  juga  terlihat  berperan  dalam  memperbaiki budaya  kerja  dari  TKL.  Sampai  pada  batas  tertentu,  kebijakan pemerintah  yang  ada  saat  ini  sudah  cukup  mendukung  namun  belum terimplementasikan  dengan  baik  untuk  dapat  memfasilitasi  KT  yang efektif  dan  efisien  antara  TKA  dan  TKL  di  perusahaan.  Dalam  hal  ini, masih  dibutuhkan  turunan-turunan  dari  kebijakan  yang  lebih  tepat  dan eksplisit  untuk  mengatur  KT  dengan  tidak  hanya  mengandalkan  diklat sebagai  satu-satunya  mekanisme  untuk  melakukan  KT.  Untuk  dapat memfasilitasi  KT  yang  efektif  dan  efisien,  dukungan  pemerintah terutama  Kemenaker,  Kemenperind,  dan  Kemenristekdikti  sangatlah dibutuhkan.

Policy  brief kedua  berjudul  :  Mengapa  Kebijakan  Pengembangan  Teknologi Industri  Dalam  UU  No.  3/2014  tentang   Perindustrian  Lambat Terimplementasikan?.   Policy  brief  ini  merupakan  hasil  dari  kegiatan  penelitian  PAPPIPTEK  LIPI Tahun  2017  yang  berjudul  Studi  Kapasitas  Administratif  &  Kapasitas Kebijakan  di  Sektor  Iptek  :  Studi  Kasus  Implementasi  Kebijakan  Industri Terkait  Iptek. Penelitian tersebut menjelaskanupaya  implementasi  kebijakan  regulatif  seperti  undang-undang  diawali dengan  perumusan  kebijakan  turunan  baik  berupa  PP,  Perpres  ataupun Permen.  Namun  Faktanya,  kebijakan  turunan  tersebut  seringkali  tidak dapat  dirumuskan  kecuali  dalam  waktu  yang  lama.  Bahkan  dalam beberapa  kasus,  tidak  terrumuskan  sama  sekali.  Potensi  kegagalan implementasi  seperti  itu  dapat  terjadi  pada  kebijakan  pengembangan teknologi  industri  yang  terkandung  dalam  UU  No  3/2014  tentang Perindustrian.  Sampai  dengan  saat  ini  belum  satu  pun  Perpres  dan Permen  terkait  dapat  dirumuskan.  Dengan  pedekatan  kualitatif  berbasis paradigma  realisme  kritis,  penelitian  ini  mengkaji  upaya  implementasi kebijakatan  teknologi  yang  terkandung  dalam  UU  no  3/2014.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perumusan  Perpres  dan  Permen  yang diamanatkan  dalam  kebijakan  pengembangan  teknologi  industri menuntut  kepemimpinan  langsung  untuk  dapat melakukan  advokasi  dan  negosiasi  serta  membentuk  koalisi  dengan berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  Kementerian  Keuangan  dan Kemenristekdikti.